Akarkata.com, Sintang – Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kusmara Amijaya, mengungkap empat isu strategis yang menjadi fokus pembangunan pada tahun 2027.
Hal ini disampaikan saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Pemilihan 5, yang meliputi Kecamatan Serawai dan Ambalau, di Gedung Serbaguna Kecamatan Serawai, Senin (2/2/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kusmara, isu pertama adalah rendahnya Indeks Infrastruktur Kabupaten Sintang, dengan kondisi jalan mantap hanya mencapai 12,07% pada 2025.
Isu kedua terkait pertumbuhan ekonomi yang lambat, tercermin dari pendapatan per kapita Sintang sebesar 46,17 juta, masih di bawah rata-rata Kalimantan Barat yang 52,7 juta.
Isu ketiga adalah indikator pembangunan manusia (IPM) yang naik namun belum signifikan, tingginya angka stunting, dan masih banyak anak yang putus sekolah.
Isu keempat menyangkut tata kelola pemerintahan, di mana nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) masih di bawah target, mencerminkan efektivitas manajemen pemerintahan yang belum optimal.
Kondisi Riil Kecamatan Serawai dan Ambalau
Kusmara menjelaskan kondisi riil Kecamatan Serawai yang memiliki 24.462 jiwa penduduk tersebar di 38 desa.
Hanya 3 desa yang sudah mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF). Persentase rumah layak huni mencapai 88,68%, fasilitas pendidikan tersedia 11 PAUD, 29 SD, dan 8 SMP. Fasilitas kesehatan terdiri dari 1 rumah sakit, 2 Pustu, dan 15 Poskesdes.
Sanitasi tercatat 58,48%, air bersih 51,17%, dan elektrifikasi baru 26,32% (10 desa).
Sementara itu, Kecamatan Ambalau dengan 14.051 penduduk di 30 desa, baru 9 desa yang ODF.
Persentase rumah layak huni 84,85%, fasilitas pendidikan 8 PAUD, 28 SD, 6 SMP. Sanitasi 48,97%, air bersih 39,89%, dan elektrifikasi baru 3 desa. Fasilitas kesehatan terdiri dari 1 Puskesmas, 8 Pustu, dan 3 Poskesdes.
Program Prioritas dan Anggaran 2027
Bappeda Sintang juga menetapkan tiga program prioritas utama pada 2027, yakni:
1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan.
2. Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman.
Halaman : 1 2 Selanjutnya











