Akarkata.com, Pontianak – Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., menghadiri pembukaan Rakernis Gabungan Polri Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Kalbar didampingi Waka Polda Kalbar Brigjen Pol. Hindarsono, S.I.K., S.H., M.Hum., Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol. Sigit Jatmiko, S.H., S.I.K., serta para Pejabat Utama Polda Kalbar.
Selain jajaran Polda Kalbar, para Kapolres dan Pejabat Utama Polres di seluruh wilayah hukum Kalimantan Barat juga mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari daerah masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakernis Gabungan Polri 2026 menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan dan program kerja seluruh jajaran kepolisian di Indonesia.
Tahun ini, Rakernis menggabungkan empat fungsi utama di lingkungan Polri, yakni Divisi Humas, Divisi Hukum, Divisi Hubungan Internasional, dan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Rakernis Dipimpin Wakapolri Mewakili Kapolri
Kegiatan Rakernis Gabungan Polri 2026 dipimpin langsung oleh Wakapolri yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Jakarta.
Dalam amanat yang disampaikan, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan tata kelola institusi menjadi hal yang sangat penting dan tidak dapat ditawar.
Seluruh fungsi pembinaan di tubuh Polri diminta berjalan secara profesional, presisi, dan adaptif.
Langkah tersebut dinilai penting agar Polri mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks, sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.
Menurut Wakapolri, perkembangan teknologi, dinamika sosial, hingga tantangan global mengharuskan Polri melakukan penyesuaian di berbagai sektor.
Karena itu, Rakernis Gabungan Polri 2026 diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih modern, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Empat Divisi Utama Polri Digabung dalam Rakernis
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Rakernis tahun 2026 menggabungkan empat divisi utama Polri dalam satu forum.
Keempat divisi tersebut ialah Divisi Humas, Divisi Hukum (Divkum), Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter), dan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div Tik).
Penggabungan tersebut dilakukan agar seluruh fungsi pembinaan dapat berjalan lebih terintegrasi.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dan memperkuat.
Divisi Humas Polri difokuskan untuk memperkuat komunikasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Sementara Divkum diarahkan untuk memperbaiki tata kelola hukum dan penyidikan.
Di sisi lain, Divhubinter memiliki peran dalam memperkuat kerja sama internasional, terutama menghadapi berbagai ancaman lintas negara.
Sedangkan Div Tik diarahkan untuk mempercepat transformasi digital di tubuh Polri.
Melalui Rakernis Gabungan Polri 2026, seluruh divisi tersebut diharapkan dapat bergerak sejalan dalam mendukung pelayanan kepolisian yang lebih cepat, transparan, dan modern.
Transformasi Digital dan Super Apps Jadi Fokus Utama
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam Rakernis Gabungan Polri 2026 adalah transformasi digital.
Wakapolri menegaskan bahwa Polri harus terus mengembangkan pelayanan berbasis teknologi agar lebih mudah diakses masyarakat.
Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah optimalisasi Super Apps Presisi.
Super Apps Presisi dirancang sebagai platform terpadu yang memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai layanan kepolisian melalui satu aplikasi.
Selain itu, Polri juga akan mengembangkan penggunaan Big Data berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Teknologi tersebut akan digunakan untuk mempercepat pelayanan publik, mendukung pengambilan keputusan, hingga meningkatkan efektivitas penanganan kasus.
Pemanfaatan AI dan Big Data dinilai penting karena mampu membantu Polri membaca pola kejahatan, menganalisis data masyarakat, hingga meningkatkan respons terhadap berbagai permasalahan di lapangan.
Dengan transformasi digital tersebut, Polri berharap pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.
Perbaikan SOP dan Evaluasi Penyidikan Jadi Perhatian
Selain transformasi digital, Rakernis Gabungan Polri 2026 juga menyoroti perlunya perbaikan Standar Operasional Prosedur atau SOP, khususnya dalam penanganan praperadilan dan penyidikan.
Wakapolri meminta seluruh jajaran melakukan evaluasi terhadap proses penyidikan agar lebih profesional dan sesuai ketentuan hukum.
Perbaikan SOP dianggap penting untuk menjaga kredibilitas institusi Polri di mata masyarakat.
Dengan prosedur yang lebih baik, diharapkan tidak ada lagi kesalahan dalam penanganan perkara yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik.
Polri juga diminta memastikan seluruh proses hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya reformasi internal yang terus dilakukan Polri agar semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.
Polri Dukung Ketahanan Pangan, Energi dan Stabilitas Ekonomi
Dalam Rakernis tersebut, Wakapolri juga menekankan pentingnya dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah di bidang ketahanan pangan, energi, dan stabilitas ekonomi.
Menurutnya, kondisi global yang masih penuh ketidakpastian menuntut seluruh institusi negara, termasuk Polri, untuk ikut menjaga stabilitas nasional.
Karena itu, seluruh jajaran kepolisian diminta mendukung program pemerintah terkait kedaulatan pangan, penguatan energi nasional, dan menjaga situasi keamanan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Arahan ini selaras dengan berbagai program yang telah dijalankan Polda Kalbar, termasuk pendampingan ketahanan pangan dan pengelolaan lahan produktif di sejumlah wilayah.
Wakapolri Instruksikan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Kemarau
Menghadapi dinamika cuaca dan potensi musim kemarau panjang, Wakapolri juga memberikan instruksi khusus kepada seluruh jajaran wilayah agar segera melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana.
Instruksi tersebut diberikan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, maupun bencana lain yang sering terjadi saat musim kemarau.
Seluruh Polda dan Polres diminta mempersiapkan personel, sarana prasarana, serta membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Bagi wilayah Kalimantan Barat, kesiapsiagaan tersebut menjadi sangat penting karena provinsi ini termasuk daerah yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.
Divisi Humas Diminta Tangkal Hoaks dan Narasi Negatif
Di bidang komunikasi publik, Wakapolri meminta Divisi Humas Polri agar lebih proaktif dalam menghadapi perkembangan informasi di media sosial.
Menurutnya, penyebaran hoaks dan narasi negatif dapat memicu fragmentasi sosial dan mengganggu stabilitas keamanan.
“Divisi Humas harus menjadi garda terdepan dalam menangkal narasi negatif dan hoaks di media sosial yang dapat memicu fragmentasi sosial,” tegas Wakapolri.
Karena itu, seluruh jajaran Humas di daerah diminta aktif memberikan informasi yang benar, cepat, dan akurat kepada masyarakat.
Menutup amanatnya, Wakapolri mengingatkan seluruh anggota Polri agar tetap solid dan menjaga marwah institusi.
“Keberhasilan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan adalah pondasi utama pembangunan nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Partisipasi aktif Polda Kalbar dalam Rakernis Gabungan Polri 2026 menunjukkan komitmen kuat jajaran di daerah untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
