Akarkata.com, Pontianak, Kalbar – Pemerintah dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat menunjukkan kesiapan penuh dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau 2026.
Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Nasional Tahun 2026 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apel tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat mitigasi dini menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan melanda berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat.
Daerah ini selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca kering dan aktivitas pembukaan lahan.
Kegiatan apel dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah.
Hadir langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., serta Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Hindarsono, S.I.K., S.H., M.Hum.
Turut hadir pula para Pejabat Utama Polda Kalbar, Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Kalbar, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, personel TNI-Polri, BNPB, BPBD, BMKG, Basarnas, Manggala Agni, hingga berbagai unsur relawan dan stakeholder terkait.
Dalam amanatnya, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin sebelum kebakaran meluas dan sulit dikendalikan.
“Kesadaran kolektif dan kepedulian setiap warga merupakan pondasi penting dalam membangun ketahanan terhadap bencana. Saya mengingatkan pentingnya mitigasi sedini mungkin sebagai persiapan menghadapi kemarau panjang,” tegas Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di hadapan peserta apel.
Ia menjelaskan bahwa langkah mitigasi tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi harus dimulai jauh sebelum musim kemarau tiba.
Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat diminta aktif melakukan pemantauan terhadap titik-titik rawan kebakaran, memperkuat patroli, serta melakukan edukasi kepada warga.
Selain menekankan pentingnya pencegahan, Menko Polkam juga menyampaikan instruksi tegas terhadap siapa pun yang masih nekat melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Ia menilai karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi ancaman serius yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan stabilitas negara.
“Secara tegas dan konsisten, tindak siapa pun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran hutan bukan hanya melanggar hukum, tetapi berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, ekonomi, investasi, dan pelestarian lingkungan,” ujar Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat, meningkatkan risiko penyakit pernapasan, hingga menghambat proses belajar mengajar dan transportasi udara.
“Bertindaklah sebelum api membesar dan lindungi rakyat sebelum dampak meluas,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga memberikan perhatian khusus kepada peran media massa.
Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya karhutla dan pentingnya membuka lahan tanpa cara dibakar.
“Kepada rekan-rekan media, saudara semua memiliki peranan yang sangat penting. Bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi. Saya harapkan awak media membantu membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya karhutla serta pentingnya segera melapor apabila mengetahui ada api,” katanya.
Di akhir amanatnya, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang selama ini aktif menangani karhutla di Kalimantan Barat.
Ia memuji kerja keras BNPB, BPBD, BMKG, Manggala Agni, TNI, Polri, Basarnas, dan para relawan yang telah bekerja tanpa mengenal waktu demi mencegah meluasnya kebakaran.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan arahan pemerintah pusat.
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Kalbar akan mengedepankan langkah preventif dan preemtif di lapangan.
“Polda Kalbar telah menyiagakan personel di sejumlah titik rawan hotspot. Fokus utama kami adalah edukasi kepada masyarakat mulai dari tingkat desa melalui Bhabinkamtibmas dan penguatan patroli bersama TNI serta stakeholder terkait,” ujar Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum api membesar.
Selain patroli darat, aparat juga akan memanfaatkan data hotspot dari BMKG dan satelit untuk memantau daerah-daerah rawan.
Pada kesempatan itu, pemerintah juga menyerahkan bantuan perlengkapan penanggulangan karhutla secara simbolis senilai Rp3,9 miliar kepada BPBD Kalbar, TNI, dan Polri.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan karhutla di lapangan, mulai dari proses deteksi dini hingga pemadaman.
Setelah apel selesai, para pejabat meninjau stan kesiapan penanggulangan karhutla yang menampilkan berbagai perlengkapan dan teknologi pendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Melalui apel kesiapsiagaan ini, seluruh pihak berharap ancaman karhutla di Kalimantan Barat pada tahun 2026 dapat dicegah sejak dini.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, media, dan masyarakat, bencana kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat diminimalisir sehingga masyarakat tetap aman dan lingkungan tetap terjaga.
