Akarkata.com, Pontianak, Kalbar – Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si., menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (16/4/2026).
Apel nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran Pangdam XII/Tpr dalam apel ini menunjukkan komitmen kuat TNI, khususnya Kodam XII/Tanjungpura, dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Kalimantan Barat yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan kebakaran lahan gambut.
Apel Karhutla Nasional Jadi Bentuk Kesiapan Menghadapi Musim Kemarau
Pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 di Pontianak menjadi momentum penting bagi seluruh instansi terkait untuk menyatukan langkah dan strategi menghadapi musim kemarau.
Kalimantan Barat termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Faktor cuaca, luasnya lahan gambut, serta masih adanya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini.
Karena itu, pemerintah menilai langkah pencegahan harus dilakukan sebelum titik api muncul dan meluas.
Apel kesiapsiagaan ini menjadi sarana untuk memastikan bahwa seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, BNPB, Manggala Agni, BMKG, hingga relawan, berada dalam kondisi siap siaga.
Selain melakukan pengecekan personel, apel juga menjadi forum untuk memperkuat koordinasi lintas instansi.
Dengan koordinasi yang baik, penanganan Karhutla dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.
Menko Polhukam Tekankan Pentingnya Soliditas Lapangan
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan Karhutla sangat bergantung pada soliditas kerja di lapangan.
Menurut Menko Polhukam, personel yang bertugas di lapangan merupakan garda terdepan negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan.
Oleh sebab itu, setiap unsur harus mampu bekerja secara kompak dan saling mendukung.
Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini aktif menangani Karhutla, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, BNPB, BPBD, BMKG, Manggala Agni, hingga para relawan.
“Saudara-saudara adalah ujung tombak negara di lapangan. Apa yang sudah anda lakukan adalah bagian penting dari upaya melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, mempertahankan aktivitas ekonomi serta menjaga nama baik Indonesia di mata kawasan dan dunia,” ujar Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dampak Karhutla tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga dapat memengaruhi ekonomi, kesehatan, hingga citra Indonesia di tingkat internasional.
Pangdam XII/Tpr Tegaskan TNI Siap Siaga Hadapi Karhutla
Di sela kegiatan, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si., menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kodam XII/Tanjungpura telah berada dalam posisi siap siaga menghadapi ancaman Karhutla.
Menurut Pangdam, Kodam XII/Tpr telah menginstruksikan seluruh personel, terutama Babinsa di wilayah rawan, untuk meningkatkan patroli terpadu dan melakukan deteksi dini terhadap potensi kebakaran.
“Kami telah menginstruksikan seluruh Babinsa di wilayah rawan untuk meningkatkan patroli terpadu dan deteksi dini. TNI tidak akan menunggu api membesar; prinsip kita adalah cegah dini dan lapor cepat agar kebakaran bisa langsung dipadamkan sebelum meluas,” tegas Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito.
Langkah tersebut dinilai sangat penting karena kebakaran hutan dan lahan sering kali bermula dari titik api kecil yang tidak segera ditangani.
Dengan deteksi dini dan laporan cepat, api dapat segera dipadamkan sebelum meluas ke area yang lebih besar.
Selain itu, Kodam XII/Tpr juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar penanganan Karhutla di Kalimantan Barat dapat berjalan secara maksimal.
Kalimantan Barat Jadi Fokus Penanganan Karhutla Nasional
Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah prioritas dalam penanganan Karhutla tahun 2026.
Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang luas dan mudah terbakar saat musim kemarau.
Lahan gambut yang terbakar umumnya sulit dipadamkan karena api dapat merambat hingga ke bawah permukaan tanah.
Kondisi ini membuat kebakaran menjadi lebih sulit dikendalikan dan berpotensi menimbulkan kabut asap dalam skala besar.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk mengedepankan langkah preventif.
Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli rutin, pemantauan hotspot, sosialisasi kepada masyarakat, hingga kesiapan personel dan peralatan di lapangan.
Kehadiran Pangdam XII/Tpr bersama unsur Forkopimda Kalbar dalam apel tersebut juga menunjukkan bahwa penanganan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Dua Menteri Hadir, Penanganan Karhutla Jadi Prioritas Nasional
Selain Menko Polhukam dan Pangdam XII/Tpr, apel kesiapsiagaan ini juga dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq.
Kehadiran kedua menteri tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla pada tahun 2026 menjadi salah satu prioritas nasional.
Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa seluruh daerah rawan kebakaran benar-benar siap menghadapi musim kemarau.
Para menteri juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengatasi Karhutla.
Tidak hanya dari sisi penanggulangan, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
Melalui apel ini, Kalimantan Barat mendeklarasikan kesiapan penuh untuk menghadapi ancaman Karhutla.
Pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk bergerak cepat apabila ditemukan titik api atau hotspot.
Komitmen Bersama Cegah Karhutla Sejak Dini
Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Nasional 2026 di Pontianak menjadi bukti bahwa pemerintah dan aparat tidak ingin lagi kecolongan menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Pendekatan yang dilakukan saat ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sejak dini dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas.
Dengan deteksi cepat, patroli rutin, serta koordinasi yang solid, ancaman Karhutla diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin.
Kehadiran Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si. dalam apel ini sekaligus mempertegas bahwa TNI siap menjadi bagian terdepan dalam menjaga Kalimantan Barat dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.
(Pendam XII/Tpr)
